Pertemuan 5 : Komputer dan Pemerintahan

1. E-government 

    Pesatnya perkembangan teknologi internet sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat. Hadirnya teknologi internet semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai macam aktifitas. Bidang pemerintahan dalam hal ini pemerintah sudah menggunakan teknologi untuk mempermudah masyarakat mengenal dan terutama pemanfaatan teknologi dibuat guna melayani masyarakat secara luas. Dengan menggunakan teknologi sebagai alat pengolahan data, pemerintah dapat mengolah data seperti data penduduk, kesehatan, tenaga kerja, dan sebagainya. Pemerintah menggunakan komputer untuk menangani masalah administrasi. E-government merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah untuk melayani masyarakat secara online. Aplikasi ini memungkinkan pelayanan publik terjadi begitu intens karena bersifat online. Penyederhanaan birokrasi terjadi karena untuk menyampaikan ide, keluhan masyarakat tidak harus mengantri.

a. Definisi E-government 

E-government dapat didefinisikan sebagai pelayanan pemerintahan yang menggunaan teknologi digital dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyampaian layanan. 

b. Manfaat E-government 

1) Memberikan kualitas dalam bentuk pelayan kepada masyarakat. 
2) Sebagai sarana keterbukaan ditubuh pemerintah sehingga bisa dijadikan sebagai faktor pengontrol kinerja pemerintah dimana akhirnya pemerintah tersebut dapat bekerja tanpa penyelewengan penggunaan fungsinya. 
3) Menghemat biaya administrasi. 
4) Pemerintahan dapat menjawab serta mencari solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi. 

c. Maksud serta tujuan dari peningkatan E-government 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat luas terkait proses administrasi Negara atau keperluan lain-lain. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut terdapat beberapa tujuan yang akan tercapai : 
1) Kebutuhan masyarakat akan informasi terpenuhi karena adanya penjaringan informasi kepada layanan publik yang berkualitas. 
2) Peningkatan perekonomian tentunya harus adanya hubungan interaktif kepada seluruh pedagang ataupun di dalam dunia bisnis. 
3) Terdapat fasilitas yang mendukung untuk terjadinya dialog terbuka antara pemerintah dengan masyarakat.
4) Transaksi serta layanan antara lembaga pemerintahan yang transparansi. 

2. Pemicu Utama E-government 

    Negara Indonesia terhitung terlambat dalam menerapkan dan mengembangkan bentuk pelayanan e-government ini dibandingkan dengan negara maju. Beberapa faktor penyebabnya antara lain : 
a. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan. 
b. Sistem administrasi sedang dalam proses pengembangan. 

Pemicu utama perkembangan e-government menurut sejarahnya ada tiga konsep, yaitu :
a. Era globalisasi yang berkembang dengan pesat banyaknya isu-isu yang muncul pada masyarakat diantaranya seperti perdagangan bebas bea cukai, hak asasi manusia, pasar terbuka dan masih banyak lagi lainnya dan itu merupakan hal yang harus sangat diperhatikan pemerintah pusat dimana pemerintah pusat harus benar-benar mengontrol setiap isu yang ada. 
b. Akibat kemajuan pada teknologi tentunya sangat dengan mudah data dan informasi dapat diakses masyarakat di seluruh belahan dunia, hanya butuh beberapa detik untuk mengakses sebuat data atau informasi yang ada. 
c. Peningkatan pada kualitas pola pikir atau kegiatan masyarakat dimana dunia industri memerlukan tenaga yang lebih mengerti teknologi terbaru dari mesinnya.  
    Ketiga aspek tersebut merupakan tekanan yang dilakukan oleh masyarakat pada pemerintah agar dapat memperbaiki kinerjanya yang lebih signifikan, dengan adanya teknologi.

3. Strategi Pengembangan E-government

Untuk mengembangkan e-government, pemerintah menggunakan enam strategi utama :
a. Sistem pelayanan yang dapat dijangkau dan dipercaya Masyarakat : Membuat layanan yang mudah diakses dan dapat diandalkan oleh masyarakat luas.
b. Pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi : Melibatkan dunia usaha dalam pengembangan sektor ini untuk mempercepat adopsi teknologi.
c. Manajemen sistem kerja pemerintah yang holistic : Mengelola proses kerja pemerintah secara menyeluruh, termasuk pemerintah daerah otonom.
d. Pemanfaatan teknologi oleh dunia usaha : Mendorong dunia usaha untuk memanfaatkan teknologi dalam operasional mereka.
e. Pengembangan secara sistematik dan terukur : melaksanakan pengembangan melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.
f. Peningkatan kapasitas SDM : meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan pusat dan daerah, serta meningkatkan e-literacy masyarakat.

4. Aplikasi Pendukung Administrasi Pemerintah

    Beberapa aplikasi yang digunakan pemerintah untuk mendukung administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain:
a. mCity
    Aplikasi yang menyediakan informasi tentang suatu kota, termasuk kuliner, tempat wisata, dan penginapan, yang dapat diakses melalui smartphone.

b. Qlue
    Aplikasi yang memungkinkan masyarakat melaporkan kerusakan fasilitas dan keluhan lainnya dengan mengunggah foto kejadian.

c. Lapor!
    Aplikasi berbasis media sosial yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta memantau proses penanganannya.


d. Info BMKG
    Aplikasi yang memberikan informasi cuaca, iklim, dan gempa, serta notifikasi peringatan dini jika ada potensi tsunami.


e. BPOM Mobile
    Aplikasi yang memungkinkan masyarakat mengecek produk menggunakan kode QR atau barcode, serta menyampaikan aduan terhadap produk kepada BPOM.


5. Tugas Humas Pemerintah

    Transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Tugas humas di pemerintahan meliputi:
a. Memberikan informasi yang jelas dan benar tentang agenda pemerintahan kepada konstituen.
b. Memastikan adanya kerjasama yang aktif dalam program pemerintah dan kepatuhan terhadap kebijakan.
c. Mendorong dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.
d. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

6. Isu Sosial dan Masalahh

Penerapan e-government juga menimbulkan beberapa isu sosial dan masalah, seperti :
a. Ancaman cyber crime yang dapat merusak sistem komputer pada e-government.
b. Berkurangnya interaksi sosial antara admin pemerintah dengan masyarakat.
c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan e-government karena kurangnya sosialisasi.
d. Keterbatasan manajemen dan kesiapan prosedur yang membatasi efektivitas pelayanan.
e. Strategi anggaran yang belum kuat untuk pengembangan e-government.
f. Masalah keamanan informasi dan otentikasi yang belum mendapat perhatian cukup.
g. Kesenjangan akses internet di berbagai daerah yang menghambat penerapan e-government secara merata.


Previous Page Next Page

0 Komentar